The smart Trick of agus joko pramono That No One is Discussing

"Karena sekali lagi, saya tidak akan menawarkan sesuatu yang terlalu tinggi tetapi tidak bisa dieksekusi, saya lebih memilih apa yang bisa dilakukan secara langsung dan manfaatnya itu bisa dirasakan selama five tahun periode kepemimpinan kita," tutur dia.

Your browser is away from day, and might not be appropriate with our Web site. An index of the most popular Net browsers can be found underneath.

Sistem pelayanan pengaduan online berbasis web pada pt. fira informatika untuk meningkatkan layanan konsumen

"Saya sih melihat lima tahun ke depan KPK kurang lebih akan mirip-mirip dengan lima tahun ke belakang," katanya.

Layanan ini merupakan sarana layanan on the web bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.

IDI's Board is made up of ten associates from distinctive supreme audit institutions. Get to grasp them far better inside our "Meet the Board" series.

The subsequent posts are merged in Scholar. Their blended citations are counted just for the first report.

"Kesamaannya banyak banget termasuk yang secara prinsip tentang daycare, tentang kerja dari mana saja work from everywhere sehingga dengan demikian tidak perlu mentor khusus," sambung mantan Sekjen PDIP itu.

paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara; dan

Komitmen Agus dalam mengembangkan tata kelola yang baik dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia menjadi salah satu modal ke depan di KPK.

The newly sworn-in lawmakers at Residence Fee III, overseeing authorized, human rights and protection affairs, will display screen the candidates and approve 50 percent of these later on this more info 12 months ahead of the tenure of the incumbent KPK commissioners comes to an finish in December.

Dari buku itu, dia mengetahui jika AJP sejak dulu sudah bercita-cita untuk menjadi anggota BPK sampai akhirnya cita-cita tersebut terwujud pada tahun 2013.

menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

to Any individual Share the best of The Jakarta Publish with pals, household, or colleagues. For a subscriber, you could reward 3 to five content articles on a monthly basis that anyone can browse—no subscription essential! Log in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *